Pemasangan Iklan dan Promosi Produk

POLITIK HUKUM$type=carousel

LALA KOMALAWATI NO 10 CALEG NASDEM

LALA KOMALAWATI NO 10 CALEG NASDEM
Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Tambora, Kalideres, Cengkareng

Kementerian KKP Minta Aparat Terapkan Sanksi Berdasarkan UU Cipta Kerja

Wartawan : Adhit kompasindonesianews.com Sulut - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyiapkan aparatnya dalam penerapan sanksi...

Wartawan : Adhit

kompasindonesianews.com Sulut - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyiapkan aparatnya dalam penerapan sanksi berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kesiapan tersebut dipandang penting dalam rangka penerapan pengawasan penangkapan terukur dan merespon mainstream (arus utama) penegakan hukum yang lebih mendorong pendekatan untuk mencegah dan memulihkan kerusakan sumber daya.

"Kami laksanakan exercise dan simulasi kasus dan  pasal pelanggaran perikanan dengan berpedoman kepada PP Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permen KP Nomor 31/2021 tentang Sanksi Administratif," ujar Laksda TNI Adin Nurawaluddin, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Ia menjelaskan perubahan paradigma penegakan hukum khususnya terkait dengan penerapan sanksi administratif, memerlukan kesepahaman pemikiran dan persepsi antar aparat penegakan hukum di lapangan. 

Hal tersebut penting agar ada kesamaan standar dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

"Tentu harus ada kesepemahaman persepsi dalam pengenaan sanksi administratif dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko ini," ucap Laksda TNI Adin Nurawaluddin, Kamis (25/11/2021).

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menjelaskan, bahwa meskipun arus utama penegakan hukum saat ini lebih mengedepankan pengenaan sanksi administratif, namun potensi pengenaan pidana pun tetap terbuka, bahkan dikenakan secara bersamaan. 

Hal tersebut, lanjut Drama sangat bergantung pada pelanggaran yang dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya.

“Untuk pelaku yang secara nyata memang terbukti sengaja mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perikanan yang bertanggung jawab masih tetap bisa dikenakan pidana, bahkan bisa juga secara bersamaan atau kumulatif eksternal, artinya sanksi administratif ditambah pidana,” terang Drama.

Upaya membangun kesepahaman persepsi dalam pelaksanaan pengawasan Berusaha Berbasis Risiko dan tentang Sanksi Administratif tersebut menjadi salah satu tujuan utama pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Perikanan yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP di Manado pada Rabu (24/11/2021). 

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh Kepala UPT Ditjen PSDKP, perwakilan Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah serta para Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan Dan Perikanan Ir Sakti Wahyu Trenggono juga menginstruksikan jajaran pengawasan di lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


/fa-fire/ YEAR POPULAR$type=one

/fa-clock-o/ WEEK TRENDING$type=list

Name

AGAMA,9,ARTIKEL,9,BERITA ARTIS,27,BERITA DAERAH,844,Berita Duka,7,Berita Media Sosial,7,BISNIS,1,EKONOMI,49,FAKTA DAN UNIK,2,FASHION,1,GAYA HIDUP,2,Giat Vaksin,18,HEALTH,1,HIBURAN,1,INFORMASI,5,Informasi Covid,6,INFORMASI CUACA,4,INTERNATIONAL,17,JAKARTA NEWS,7,KASUS,4,KASUS NARKOBA,5,KESEHATAN,4,KESEHATAN GIZI,1,KESEHATAN TUBUH,5,KESEHATAN WAJAH,3,KRIMINAL,106,KULINER,4,LALA KOMALAWATI,8,Laporan Anggaran,1,MEDIA SOSIAL,4,NASIONAL,194,Olahraga,31,OPINI,1,PARTAI POLITIK,68,PENDIDIKAN,25,PERAWATAN TUBUH,1,PERISTIWA,22,POLITIK HUKUM,136,PPKM,1,Sosial,149,SOSIAL BUDAYA,58,TEHNOLOGI,3,Tni,2,TNI-POLRI,429,TV LIVE,1,UNIK,2,VIRAL,11,WISATA,18,
ltr
item
KOMPAS INDONESIA NEWS: Kementerian KKP Minta Aparat Terapkan Sanksi Berdasarkan UU Cipta Kerja
Kementerian KKP Minta Aparat Terapkan Sanksi Berdasarkan UU Cipta Kerja
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlyZqG5CYrAK7x8NgJnlGI0ve6svmkskm68bmIfrH_jq8bd0BBP3OH8ng-kH1z7N3Qr0csFLwvfTmVqCnetvtfYUsr2z6Livr5HbS4HOB4_PdsbVJpmgKDYyIc8RTpOw3W57zwvqcH2_TrSMSkycVxwrsQNPHs1q8YCuYArdGZJ4KAZrWV1IzsshW7=s320
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlyZqG5CYrAK7x8NgJnlGI0ve6svmkskm68bmIfrH_jq8bd0BBP3OH8ng-kH1z7N3Qr0csFLwvfTmVqCnetvtfYUsr2z6Livr5HbS4HOB4_PdsbVJpmgKDYyIc8RTpOw3W57zwvqcH2_TrSMSkycVxwrsQNPHs1q8YCuYArdGZJ4KAZrWV1IzsshW7=s72-c
KOMPAS INDONESIA NEWS
https://www.kompasindonesianews.com/2021/11/kementerian-kkp-minta-aparat-terapkan.html
https://www.kompasindonesianews.com/
https://www.kompasindonesianews.com/
https://www.kompasindonesianews.com/2021/11/kementerian-kkp-minta-aparat-terapkan.html
true
7722724876337709072
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy