Wartawan : Gatot. S Jakarta, kompasindonesianews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dari Fraksi PKB Kota Depok, Babai Suh...
Wartawan : Gatot. S
Jakarta, kompasindonesianews.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dari Fraksi PKB Kota Depok, Babai Suhaimi telah menemukan sejumlah bukti-bukti baru, dalam kontroversi tentang program Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Babai mengatakan, sebelumnya ia telah melakukan tabayyun. Dan telah diketemukan adanya kejanggalan tentang pelaksanaan dalam pendataan penerimaan KDS ke warga.
"Ya, sebelumnya telah dilakukan tabayyun lebih dulu dan telah menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan pendataan penerima KDS, dimana pada saat (Pemkot Depok) menetapkan penerima yang berhak maupun tidak, tanpa adanya koordinasi ataupun sosialisasi dengan pihak RT, RW, dan Lurah," jelas Babai dalam keterangan tertulisnya pada, Sabtu (14/5/2022).
"Ketua RT, RW bahkan Lurah tempat penerima KDS sama sekali tidak dilibatkan, apalagi sosialisasi, pantas saja banyak warga Depok yang tidak mengetahui program ini," sambung Babai.
Babai berpendapat, wajar jika 38 anggota DPRD Kota Depok mempertanyakan transparansi penerima program KDS, tanpa melalui proses penyaringan, bisa saja penerima KDS tidak bertuan alias fiktif.
Di kesempatan yang sama Babai juga menambahkan, salah satu bukti adanya dugaan penerima KDS fiktif dan tidak transparan adalah adanya penunjukan koordinator KDS di kewilayahan yang tidak jelas dan tidak paham mana yang seharusnya berhak menerima atau tidak.
Selain itu, perlu diketahui bahwa sebanyak 38 anggota DPRD Kota Depok berencana akan mengajukan hak interpelasi ke Pemkot Depok.
Dimana salah satu yang akan dipertanyakan adalah tentang program KDS yang dinilai memiliki banyak kejanggalan dan bernuansa politik.